HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BUMI IPS KLS 9

1.Peta: gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan ukuran yang di perkecil yang di buat secara selektif dan konvensional .

2.Selektif : hanya menampilkan sebagaian dari wujud permukaan bumi.

3.Konvensional: simbol dan lambang yang di gunakan pada peta telah di sepakati bersama oleh ahli kortografi.

4.Peta topografi : peta yang memberikan gambaran permukaan bumi berdasarkan reliefnya.

5.Garis kontur : garis khayal yang menunjukkan wilayah yang memiliki ketinggian yang sama pada permukaan bumi.

6.Bentang alam : objek permukaan bumi yang terbentuk secara alami.seperti :

-Daratan : 30 % luas dari permukaan bumi.

-Daratan rendah yang biasa di gambarkan dengan warna hijau muda memiliki ketinggian 20-200 m di atas permukaan laut. 

-Daratan tinggi dengan warna kuning muda dengan ketinggian 200-300 m di atas permukaan laut.

-Perbukitan dengan warna coklat muda dan memiliki ketinggian kurang dari 600m

-Pegunungan dengan warna cokelat tua dengan ketinggian sampai 1500 m

-Lautan : 70 % dari luas bumi.

-Laut dangkal dengan warna biru sangat muda dengan kedalaman 0-200m

-Laut sedang dengan warna biru muda dengan kedalaman 200-500m

-Laut dalam dengan warna biru tua dengan kedalaman >500m

7.Bentang budaya: objek permukaan bumi yang sengaja di buat oleh manusia.

8.Penampang melintang: gambaran permukaan dari bentuk relief muka bumi pada wilayah tertentu, tujuannya  agar kita dapat mengetahui bentuk wilayah itu sebenarnya.

9.Interval contur: angka yangb menunjukkan perbedaan ketinggian pada gars kontur.

10.Zona litoral: wilayah pesisir laut

11.Zona neuritik:wilayah lautr dengan kedalaman 0-200m

12.Zona bathyal: wilayah laut dengan kedalaman 200-1000m

13.Zona abyysal: wilayah laut dengan kedalaman >1000m

14.Continental shelf:bagian dasar l;au yang berbatasan langsung dengan daerah pesisir pantai,kedalaman 200m

15.Continental slope:lereng submarine yang berbaTasan l;angsung dengan continental shelf,kedalaman 2000-2500m

16.Continental rise: bagian continental slope pada dasar lautan.

17.Seamount:gunung api di dasar laut yang puncaknya tidak sampai ke permukaan.

18.Guyot: gunung bawah laut yang permukaannya datar

19.Pulau gunung api: gunung api dasar laut yang puncaknya mencapai ke permukaan.

20.Drempel:pegunungan bawah laut yang memisahkan dua laut dalam yang permukaannya tidak sampai ke permukaan.

21.Midocean ridge: pegunungan yang panjang dan besar di tengah samudera.

22.Atol:pulau yang bagian dalamnya terendam di dasar laut,biasanya merupakan terumbu karang dan berbentuk cincin.

23.Trog dan basin:dasar laut yang berbentuk cekungan.

   -trog:lubuk laut yang dalam dan lebar

   -basin:lubuk laut yang lebih kecil.

24.Trench: ngarai dasar laut yang sempit,panjang,dan dalam.

25.Tenaga geologi: tenaga alam pembentuk objek permukaan bumi

26.Tenaga endogen: tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya gerak tektonisme,vulkanisme,dan gempa bumi.bersifat membangun.

27.Tenktonik: tenaga yang menyebabkan terjadinya dislokasi/penggeseran pada lapisan kerak bumi baik secara vertikal maupun horizontal.

28.Gerak oorgenetik: tenaga tektonik yang terjadi secara singkat dan mencangkup wilayah yang sempit dan menghasilkan lipatan ,patahan ,serta pegunungan.

29.Gerak epirogenetik: tenaga tektonik yang biasanya berlangsung lama dan mencangkup wilayah yang luas dan mennyebabkan pengangkatan dan penurunan permukaan bumi dan menciptakan benua dan pulau pulau.

30.Wilayah yang melewati sirkum mediteranian:

Pegunungan alpen di eropa - pegunungan himalaya-pulau sumatera-pulau jawa-nusa tenggara -maluku

31.Wilayah yang m,elewati sirkum pasifik:

Pegunungan andes-pegunungan rocky-alaska-pulau pulau di selat bering-semenanjung kemcatka-kepulauan jepang-sewmenanjung korea-pulau formosa-filipina-pulau sangihe-kepulauan taulud-pulau halmahera-pulau irian-pulau pulau di selatan pasifik-selandia baru.

32.Tenaga vulkanik: tenaga yang menyebabkan keluarna magma dari perut bumi.

33.Gempa bumi: peristiwa bergetarnya lapisan kulit bumi akibat adanya pegeseran dilapisan kerak bumi.

34.Gempa teraban: gempa runtuhan biasanya terjadi di dalam gua.

35.Tenaga eksogen: tenaga yang berasal dari luar muka bumi yang biasanya mengakibatkan perombakan dan perusakan pada muka bumi.

36.Pelapukan: proses perusakan kulit bumi yang di pengaruhi oleh suhu,air,dan temperatur.

37.Erosi: pengikisan batuan oleh massa zat yang bergerak.

38.Sedimentasi: materi hasil pengikisan dari pelapukan yang terendapkan di muara sungai. 

5 KATA KATA MUTIARA VERSI ME

1.HIDUP INI BAGAIKAN SEBUAH TANAMAN.
    BERAWAL DARIKECIL DAN BELUM BISA BERBUAT APA APA, NAMUN JIKA KITA RAJIN MEMUPUKI HIDUP INI DENGAN SESUATU YANG BERMANFAAT MAKA LAMA LAMA KITA AKAN MENJADI BESAR DAN SUKSES.


2.JANGAN LAH KITA SESEKALIPUN MENGANGGAP REMEH SUATU HAL,MESKIPUN ITU ADALAH SUATU HAL YANG KECIL. KARENA SETIAP SESUATU YANG AKAN KITA HADAPI PASTI MEMILIKI TINGKAT KESULITANNYA MASING MASING.


3.MANUSIA ADALAH TEMPATNYA SALAH DAN LUPA.
KARENA ITU KITA TIDAK BOLEH MERASA TINGGI HATI DAN MERASA HEBAT, TAK PEDULI SEHEBAT DAN SEBERHASIL APAPUN  KITA DI MASA DEPAN NANTI , KITA PASTI PERNAH MENGALAMI HAL YANG DI SEBUT LUPA DAN SALAH

4.KEBERHASILAN YANG KITA RAIH DI MASA DEPAN, MERUPAKAN SUATU HASIL YANG SANGAT MEMUASKAN BERKAT PENGORBANAN KITA DI MASA KINI. SEDANGKAN KEGAGALAN YANG DI RAIH DI MASA DEPAN,MERUPAKAN SUATU HASIL YANG SANGAT MEMALUKAN KARENA KELALAIAN KITA DI MASA KINI.

5.BAGAIKAN AIR YANG MENGALIR SAMPAI DI MANA AIR ITU TIDAK BISA MENGALIR LAGI, CITA CITA KITA PUN AKAN TERUS TERBENAK DI HATI KITA , SAMPAI KITA BERHASIL MENGGAPAINYA.

LIRIK LAGU J-ROCKS FLY AWAY

KU TAU KAU SUDAH ADA YANG PUNYA
TAPI KU TAKKAN, PEDULIKAN ITU
KU YAKIN KAU RASAKAN HAL YANG SAMA
TERLIHAT DARI CARAMU..MENATAP AKU

AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
SAAT KAU PUTUS TINGGALKAN DIRINYA
I'LL FLY AWAY...TO BE WITH YOU......

DETAK JANTUNGKU SECEPAT PELURU
SAAT KAU TERSENYUM KEPADAKU
SUDAH TINGGALKAN SAJA PACARMU
KARNA KU TAU..KAU SUKA AKU

AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
SAAT KAU PUTUS TINGGALKAN DIRINYA
I'LL FLY AWAY....TO BE WITH YOU...

AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
 SAAT KAU PUTUS TINGGALKAN DIRINYA
I'LL  FLY AWAY... TO BE WITH YOU...


AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
AND I'LL WAIT FOR YOU TO BE WITH ME

AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
AND I'LL WAIT FOR YOU TO BE WITH ME

AND I'LL FLY AWAY TO BE WITH YOU
SAAT KAU PUTUS TINGGALKAN DIRINYA
I'LL FLY AWAY..TO BE WITH YOU...

I'LL FLY AWAY....TO BE WITH YOU......
I'LL FLY AWAY....TO BE WITH YOU...

5 TANDA PERILAKU ANEH REMAJA ZAMAN SEKARANG

1.SANGAT TUNDUK DENGAN PACAR DI BANDINGKAN ORTU .

INI UDAH SERING TERLIHAT DI KEHIDUPAN SESEHARI KITA BANYAK ORANG REMAJA PACARAN DAN RELA MEMBERIKAN APAPUN KEPADA PACARNYA, NAMUN TIDAK PADA ORTUNYA.

2.SUKA BERGAUL, NAMUN SAYANG PERGAULANNYA BANYAK YANG MENYIMPANG

YANG INI PUN SERING KITA JUMPAI SERING DI LINGKUNGAN SEKITAR. MEMANG SIH BANYAK BANGET ORANG YANG SUKA NGUMPUL NGUMPUL, NAMUN AKHIRNYA PUN KARENA TERBBAWA PERGAULAN, JADI YA BANYAK SALAH JURUSAN. CONTOH KECIL YANG BISA DI LIHAT ADALAH; MEROKOK.

3.CENTIL ATAU CAPER (CARI PERHATIAN)

PERILAKU INI MEMILIKI KAITAN DENGAN NO 1, YANG BIASANYA DI LAKUKAN OLEH PARA REMAJA WANITA.DI LIHAT DARI APA YANG GUA LIAT , BANYAK CEWE JAMAN SEKARANG YANG MENCARI PERHATIAN DENGAN CARA YANG ENGGAK ENGGAK, YA BEGINILAH, YA BEGITULAH. KADANG PUN SUKA  MENARIK PERHATIAN/MENGGODA LAWAN JENISNYA DENGAN GAYA BERPAKAIANNYA ATAUPUN DARI UCAPANNYA.

4.MEMODIFIKASI BAHASA YANG BENAR,DENGAN BAHASA LAIN NAMUN MEMILIKI MAKNA YANG SAMA.

MUNGKIN MASALAH INI SUDAH TERJADI SEJAK LAMA DAN SUDAH MENDARAH DAGING KARENA KATA KATA YANG DI GANTI ITU AKAN MUDAH DI INGAT. NAMUN KEJADIAN JAMAN DULU SANGAT BERBEDA JAUH DENGAN JAMAN SEKARANG.JAMAN DULU MUNGKIN HANYA BEBERAPA BAHASA YANG DI UBAH DENGAN BAHASA SEHARI HARI SEPERTI BOKE=GG PUNYA UANG.NAMUN SEKARANG PUN GAYA BAHASA SEPERTI SUDAH SEMAKIN LIAR. SEPERTI CABE-CABEAN YANG BERARTI ...........(MUNGKIN ARTINYA SUDAH BANYAK YANG TAU JADI GG GW SEBUTIN)

5.LEBIH MENJUNJUNG TINGGI IDOLANYA,DI BANDING AGAMANYA.

KEJADIAN INI SANGAT FATAL YANG SANGAT UMUM DI JUMPAI DI SEKITAR KITA.KITA SUDAH SERING MELIHAT KONSER KONSER BAND YANG DI TONTON DAN DI DATANGI RIBUAN PENGGEMAR, NAMUN KETIKA  SUARA AZAN BERKUMANDANG????????. PALING MASJID MASJID HANYA BERISIKAN 20 ORANG SAJA. (ASTAGFIRULLAHU AL'AZIM)

PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.[1]

Ciri-ciri otonomi daerah

Negara Kesatuan	Negara Federal	Otonomi daerah
Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)	Setiap daerah mempunyai UUD derah yang tidak bertentangan dengan UUD negara (hukum tersendiri)	Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
Perda terikat dengan UU	UUD daerah tidak terikat dengan UU negara	Perda terikat dengan UU
Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto	Kepala negara/kepala daerah punya hak veto	Kepala negara/kepala daerah tidak punya hak veto
Hanya Presiden berwenang mengatur hukum	Presiden berwenang mengatur hukum untuk negara sedangkan kepala daerah untuk daerah	Hanya Presiden berwenang mengatur hukum
DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR	DPRD punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR	DPRD tidak punya hak veto terhadap UU yang disahkan DPR
Perda dicabut pemerintah pusat	Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah	Perda dicabut pemerintah pusat
Sentralisasi	Desentralisasi	Semi sentralisasi
Bisa interversi dari kebijakan pusat	Tidak bisa interversi dari kebijakan pusat	Bisa interversi dari kebijakan pusat
Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat	Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
APBN dan APBD tergabung	APBD untuk setiap daerah dan APBN hanya untuk negara	APBN dan APBD tergabung
Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah diakui sebagai negara berdaulat	Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
Daerah diatur pemerintah pusat	Daerah harus mandiri	Daerah harus mandiri
Keputusan pemda diatur pemerintah pusat	Keputusan pemda tidak ada hubungan dengan pemerintah pusat	Keputusan pemda diatur pemerintah pusat
Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan	Tidak ada perjanjian antar daerah jika SDM/SDA dilibatkan
Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama	Masalah daerah merupakan tanggung jawab pemda	Masalah daerah merupakan tanggung jawab bersama
3 kekuasaan daerah tidak diakui	3 kekuasaan daerah diakui	3 kekuasaan daerah tidak diakui
Hanya hari libur nasional diakui	Hari libur nasional terdiri dari pusat dan daerah	Hanya hari libur nasional diakui
Bendera nasional hanya diakui	Bendera nasional serta daerah diakui	Bendera nasional hanya diakui

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH 

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni : 

1. Undang Undang Dasar. 

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. 

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, 

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

2. Ketetapan MPR-RI 

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Undang-Undang 

Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. 

Prinsip Prinsip otonomi daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1] Undang-Undang pertama yang mengatur Otonomi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Tentang Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Prinsip pemberian otonomi daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman.

2. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

3. Otonomi luas dan utuh untuk kabupaten/kota, otonomi terbatas untuk provinsi.

4. Sesuai dengan konstitusi, sehingga terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.

5. Lebih meningkatkan kemanidirian daerah otonom sehingga dalam wilayah kabupaten/kota tidak ada wilayah administrasi.

6. Peningkatan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah (DPRD) wilayah administrasi

Asas asas otoomi daerah

.

    .

  

1.Asas Desentralisasi : Pelimpahan wewenang pemerintahanoleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistemkesatuan Negara RI.

2.Asas Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah puSAt kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3.Asas Tugas Pembantuan : Penugasan dari pemerintah pusatkepada daerah dan/atau desa,dari pemerintah provinsi kepadakabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintahkabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugastertentu.

Menurut prinsip penyelenggaraan Negara yang tercantum dalam pasal 2 UU No.28 tahun 1999,tentang penyelenggaraan Negarayang bersih bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme,maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan Negara,yang meliputi:

1.

Asas Kepastian Hukum : Asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangan,kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2.

Asas Tertib : Asas yang menjadi landasanketeraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

3.

Asas Kepentingan Umum : Asas yang mendahulukankesejahteraan umum dengan cara yangaspiratif,akomodatif dan selektif 

4.

Asas Keterbukaan : Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara

PENGERTIAN  DAERAH OTONOM

Daerah swantantra atau daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal.

Syarat-syarat Pembentukan daerah Otonom

Wilayah Negara kesatuan RI dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah 
tersebut memenuhi persyaratan, yaitu :
a. Kemampuan ekonomi
Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi 
yang memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan 
dapat terlaksana dengan baik.
b. Luas daerah
Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan 
dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.
c. Pertahanan dan Keamanan Nasional
Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah 
pemerintahan.
d. Syarat-syarat lain

Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat 
melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta 
persatuan dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 
yang nyata dan bertanggung jawab.

Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tanggannya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Daerah otonom adalah batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua tujuan yang ingn dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrative. Tujuan Politik akan memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat local dan secara nasional unutk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administrative akan memposisikan Pemda sebagai unit pemerinthan di tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis.

Pelayanan yang disediakan Pemda kepada masyarakat ada yang bersifat regulative(pengaturan) seperti mewajibkan penduduk untuk mempunyai KTP, KK. IMB, dsb. Sedangkan bentuk pelayanan lainnya adalah yang bersifat penyediaan public goods yaitu barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, pasar, rumaha sakit, terminal dsb. Apapun barang dan regulasi yang disediakan oleh Pemda haruslah menjawab kebutuhan riil warganya. Tanpa itu, pemda akan kesulitan dalam memberikan akuntabilitas atas legitimasi yang telah diberikan kepada pemda untuk mengatur dan  mengurus masyarakat.

Misi keberadaan Pemda adalah begaimana mensejahterahkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan public secara efektif, efisien, dan ekonomis serta melalui cara-cara yang demokratis. Demokrasi pada pemda berimplikasi bahwa pemda dijalankan oleh masyarakat sendiri melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis dan dalam menjalankan misinya mensejahterahkan rakyat, wakil-wakil rakyat tersebut akan selalu menyerap, mengartikulasikan serta meng-agregasikan aspirasi rakyat tersebut kedalam kebijakan-kebijakan public tingkat local. Namun, kebijakan public di tingkat local tidak boleh bertentangan dengan kebijakan public nasional dan diselenggarakan dalam koridor-koridor norma, nilai dan hukum positif yang berlaku pada Negara dan bangsa tersebut.

Unsur Unsur otonomi daerah 

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5  memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah : 

1. Hak.

2. Wewenang. 

3. Kewajiban Daerah Otonom.

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam UU NO 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada  Pasal 21 Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pimpinan daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004) berhak mengurus urusan pemerintahanya, urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 UU No 32 Tahun 2004 memberikan panduan, yaitu: (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Selanjutnya  urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.